Dapatkan update newsletter dari budimansudjatmiko.net:
Jakarta, Merdeka Militer aktif belum saatnya diberikan hak memilih pada Pemilu 2009 mendatang. Demikian pandangan pengurus Relawan Perjuangan untuk Demokrasi (Repdem), Budiman Sudjatmiko disela acara diskusi di Jakarta Media Center, siang ini (Kamis, 13/7).
Menurutnya, pada dasarnya penggunaan hak pilih tergantung kultur politik negara. Tapi, dalam kondisi Indonesia seperti sekarang ini, hak pilih belum saatnya diberikan kepada militer aktif. “Saat ini prajurit masih tergantung komandan. Jadi belum bisa mengunakan hak pilihnya,” ujar Budiman. Dia berpendapat, militer aktif sebaiknya berkonsentrasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat negara.
Dia menyakini akan terjadi ‘pemaksaan’ agar TNI menggunakan hak pilihnya pada Pemilui 2009, itu berarti kemandirian institusi itu semakin dipertanyakan. “Kalau terjadi pemaksaan, saya khawatir akan terjadi intervensi dan menggiring keluarga mereka untuk memilih partai tertentu,” ujar Budiman.
Kalau pun itu terjadi, dia berharap hak pilih militer itu jangan seotoriter ketika Orde Baru berkuasa. dry
Undang-Undang Desa lebih konkrit dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA tahun 1960 ngatur yang diatas tanah, ngatur sumber daya alam yang ada di bawah tanah.
Demi Indonesia yang lebih baik, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, ....
Berita tentang Budiman Sudjatmiko dan hal-hal lain yang menjadi perhatiannya.
"Buku ini sengaja saya tulis sendiri yang mengisahkan tentang Indonesia yang disaksikan oleh sepasang mata saya,"
 |
 |
 |
 |
© 2023 Budiman Sudjatmiko • kontak / privacy policy / terms |
