Dapatkan update newsletter dari budimansudjatmiko.net:
JAKARTA - Menjelang Kongres III PDIP di Bali, 4-9 April, sebuah ide muncul dari Budiman Sudjatmiko. Ketua umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) -salah satu organisasi sayap PDIP- itu mengusulkan agar dibentuk struktur khusus di PDIP yang berfungsi mengontrol ideologi.
"Namanya bisa bermacam-macam. Majelis ideologi, misalnya,"" kata Budiman di Jakarta kemarin (26/2).
Dia menjelaskan, majelis ideologi itu akan menjaga setiap gerak partai yang mencerminkan komitmen terhadap Pancasila 1 Juni 1945 yang menjadi ideologi partai. ""Jadi, tidak ada lagi kader-kader partai (baik di level DPRD maupun pemerintah daerah, Red) yang membuat Perda bertentangan dengan Pancasila. Penyusunan APBD juga harus mencerminkan keberpihakan terhadap wong cilik,"" ungkapnya.
Budiman mengatakan, dalam berbagai kesempatan, Megawati selalu mengingatkan agar kader-kader PDIP memegang teguh ideologi partai di tengah terpaan gelombang neoliberalisme dan ekstremisme. ""Saya kira tanggung jawab tersebut tidak bisa diserahkan kepada Megawati sebagai individu. Melainkan harus menjadi kerja kolektif seluruh kader partai,"" tegas anggota Komisi II PRD (maksudnya DPR - Korwpdip) itu. (pri/agm)
Rapat Paripurna DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12) berhasil mensahkan RUU Desa menjadi Undang-Undang.
Harian Kompas (27/2) memuat artikel ”Mitos Neososialisme” oleh Mario Rustan. Di dalamnya, sang penulis mengatakan, dimuatnya sejumlah artikel mengenai sosialisme ....
Amnesti, saat itu, ada tawaran kepada kami yang kami kritik. Pembebasannya secara bertahap, padahal yang kami inginkan pada saat itu adalah amnesti seluruhnya.
"Para politisi mungkin cita-citanya ingin menjadi presiden. Saya tidak bercita-cita menjadi presiden,"
 |
 |
 |
 |
© 2023 Budiman Sudjatmiko • kontak / privacy policy / terms |
